您的当前位置:首页 > 休闲 > PPP Ingin Ambang Batas Parlemen Dikembalikan 2,5%, Representasi Suara Rakyat Lebih Besar 正文
时间:2025-05-22 20:23:14 来源:网络整理 编辑:休闲
JAKARTA, DISWAY.ID -Ambang batas partai politik lolos DPR atau parlemen harus 4%.Menanggapi hal itu, quickq最新的充值流程
JAKARTA,quickq最新的充值流程 DISWAY.ID -Ambang batas partai politik lolos DPR atau parlemen harus 4%.
Menanggapi hal itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendapatkan angka pas 4% menginginkan aturan dikembalikan ke tahun 2019.
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) DPR RI, Achmad Baidowi menyoroti perihal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus parliamentary threshold (PT) 4% atau ambang batas parlemen.
BACA JUGA:PPP Minta Operasi Penggelembungan Suara PSI Dihentikan
Menurutnya, peraturan ambang batas tersebut lebih baik kembali kepada pengaturan awal tahun 2009, yaitu sebanyak 2,5%.
Pada tahun itu juga tercipta penyederhanaan fatwa di parlemen.
"Ada 9 fraksi waktu itu di 2009. Kan sebelumnya electoral threshold itu pemilu 1999 dan 2004, semua partai yang dapat kursi lolos ke parlemen. Sehingga di dalamnya ada pembentukan fraksi, pengelompokan fraksi, dan juga ada fraksi gabungan," ujar Ahmad Baidowi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, 5 Maret 2024.
Pria yang kerap disapa Awiek itu menyebut, bahwa angka 2,5% tersebut moderat dan tidak terlalu banyak suara yang terbuang.
BACA JUGA:Suara PSI Tiba-Tiba Melejit, Romahurmuziy PPP Sindir Operasi Sayang Anak
Kendati demikian, Awiek menyatakan, jika tujuan PT adalah untuk penyederhanaan partai politik di DPR, maka sama halnya seperti di tahun 2009. Pada saat itu total fraksi berjumlah 9 partai. Sama seperti sekarang.
Alumnus Universitas Nasional itu juga menjelaskan, bahwa angka 2,5% tersebut akan tetap proporsional.
"Multi politiknya, multikultural nya tercapai, karena apa? sebarannya itu semakin luas, representasi suara rakyat semakin banyak yang terangkum ke DPR," imbuh Awiek.
Lebih lanjut. Pria berdarah Banyuwangi itu mengatakan, bahwa jika ingin memastikan tidak ada suara yang terbuang, maka ambang batas itu harus 0%.
Namun, yang menjadi permasalahan adalah Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang (UU) untuk menghitung ulang kalkulasi yang cocok guna menentukan perhitungan jumlah angka pt yang tepat.
Elon Musk Bantah Merosotnya Penjualan Tesla Lantaran Jadi Budak Rezim2025-05-22 20:03
插画留学作品集如何准备?2025-05-22 19:56
多摩美术大学本科留学指南!2025-05-22 19:32
Investor Bersiap! Buana Finance (BBLD) akan Sebar Dividen Tunai Rp19,74 Miliar2025-05-22 19:25
视觉传达设计出国留学院校推荐2025-05-22 19:06
Kata Hasto, Ganjar Pranowo Sudah Matang : Ibu Mega pun Dialog dengan Presiden Jokowi2025-05-22 19:00
Partai Buruh Desak Pemerintah Cabut UU Ciptaker2025-05-22 18:47
奥蒂斯艺术设计学院如何?入学要求是什么?2025-05-22 18:15
Doa Akhir Ramadhan, Sambut Hari Kemenangan Idulfitri 20242025-05-22 18:14
Keluarga Minta Pengusutan Kasus Kematian Bripka AS Ditarik ke Bareskrim2025-05-22 17:40
英国著名建筑设计大学有哪些?2025-05-22 20:16
Mahfud MD: MK Belum Berikan Putusan Resmi Terkait Sistem Proporsional Pemilu 20242025-05-22 19:56
ABM Investama Berinovasi, Anak Usahanya Sukses Raih Penghargaan di Asia2025-05-22 19:27
英国uca和伦艺,你最青睐哪所院校?2025-05-22 18:33
Bantah Ada Api dan Suara Ledakan, Presdir BYD Yakinkan itu Hanya Asap2025-05-22 18:16
BPJPH Perkuat Kerja Sama Sertifikasi Halal dengan Dua Lembaga AS di Washington DC2025-05-22 18:14
Polri Pastikan Tindak Tegas Siapapun yang Terlibat TPPO2025-05-22 18:10
Jangan Anggap Sepele Gatal di Area Vagina, Bisa Bikin Infeksi2025-05-22 18:01
DPR Bilang Dewas Pengawas Bakal Independen2025-05-22 17:57
美行思远 · 西安向你发起艺术灵感位置共享2025-05-22 17:56