JAKARTA,quickq客服怎么联系 DISWAY.ID --Dilansir dari laporan Bloomberg pada 11 April 2025 lalu, sejumlah besar orang kaya di Indonesia dikabarkan secara diam-diam telah memindahkan ratusan juta dolar AS ke luar negeri. 

Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa orang-orang kaya yang memindahkan asetnya tersebut menggunakan berbagai instrumen, mulai dari properti, emas, hingga mata uang kripto seperti USDT, untuk menyelundupkan kekayaan tanpa meninggalkan jejak. 

Menanggapi hal ini, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, bahwa tindakan ini bukan sekadar pelarian modal biasa, melainkan tamparan keras terhadap semangat nasionalisme dan tanggung jawab sosial para pemilik modal.

BACA JUGA:Duka di Papua, 11 Jenazah Diduga Korban KKB Selesai Diserahkan ke Keluarga

BACA JUGA:Heboh Isu Matahari Kembar Usai Rombongan Menteri Kunjungi Jokowi, Istana: Jangan Dibumbui Politik

“Lebih dari itu, ini adalah bentuk ketidakloyalan terhadap upaya bangsa Indonesia menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway, pada Senin 14 April 2025.

Kendati begitu, Achmad juga menambahkan bahwa tindakan tersebut justru malah memperburuk kondisi yang mereka takuti.

Dalam hal ini, setiap dolar yang dipindahkan ke luar negeri mengurangi cadangan devisa, melemahkan nilai tukar Rupiah, dan memicu inflasi yang memberatkan 270 juta rakyat Indonesia.

“Ketika Rupiah melemah, pelarian modal dalam skala besar seperti ini ibarat menusuk jantung perekonomian sendiri. Ketika kekayaan itu dihasilkan dari sumber daya Indonesia, tenaga kerja Indonesia, dan kemudahan bisnis di Indonesia, maka tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional seharusnya menjadi prioritas,” jelas Achmad.

Di sisi lain, fenomena ini juga turut mengindikasikan pelanggaran terhadap aturan Dana Hasil Ekspor (DHE), dimana para eksportir diwajibkan membawa kembali devisa hasil ekspor ke Indonesia untuk memperkuat cadangan negara.

BACA JUGA:Pengamat: Gibran Representasi Sipil dalam Menjaga Keseimbangan Negara

BACA JUGA:Menko Airlangga Siap Tawar Balik Trump, Delegasi RI Terbang ke AS 16 April

Namun, laporan Bloomberg membuktikan bahwa sebagian konglomerat lebih memilih menyimpan atau mengalirkan dana tersebut ke luar negeri. 

“Ini adalah bentuk ketidakpatuhan yang merugikan negara secara sistematis. Jika selama ini pemerintah memberikan kemudahan berbisnis seperti perizinan cepat, insentif fiskal, atau akses ke proyek strategis, maka sudah saatnya kemudahan itu diikuti dengan kewajiban menjaga kepentingan nasional,” tegas Achmad.

• 1
• 2
• »

• ·Masuk FLPP, BCA Siap Salurkan 1.000 Unit Rumah Subsidi
• ·PIS Perluas Pasar ke
• ·Resolusi Kesehatan 2024 Warga RI, Ingin Hindari Overthinking
• ·Kabar Baik Buat Penerima PIP Tak Perlu Daftar KIP Kuliah Lagi, Kemendikbud Siap Ambil Langkah Ini
• ·2025年城市设计专业世界大学排名
• ·Ramai Isu Suswono Jadi Pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Begini Respons Nasdem
• ·FOTO: Megahnya Adora Magic City, Kapal Pesiar Pertama Buatan China
• ·APBN Surplus Rp4,3 triliun di April 2025, Sri Mulyani Beberkan Sebabnya
• ·Ahmad Muzani Puji Langkah Prabowo Hapus Utang Macet Petani dan UMKM
• ·Mendag Sebut Platform AI Bantu UMKM Akses Informasi Ekspor
• ·Keunggulan Beras Lokal, Tak Kalah dengan Impor
• ·Reda Manthovani Raih Gelar Kehormatan Grand Master dari Markas Taekwondo Dunia
• ·Doa yang Bisa Dibaca saat Malam Isra Mi'raj, Kabulkan Permohonan
• ·Masuk FLPP, BCA Siap Salurkan 1.000 Unit Rumah Subsidi
• ·ICP Melemah, Pertamina Akui Berdampak ke Bisnis Hulu
• ·Jokowi Minta Maaf di Sidang Tahunan MPR, Habiburokhman: Sikap Negarawan Sejati