Perkembangan hilirisasi nikel di Indonesia dinilai memiliki prospek yang menjanjikan bagi para investor. PT Vale Indonesia (PTVI) sebagai salah satu pelaku industri diyakini bisa memainkan peran strategis dalam mendukung terwujudnya hilirisasi nikel tersebut.

"Kami yakin PTVI yang selama ini cukup efisien dalam kegiatannya, ke depan akan semakin berkembang, apalagi jika didukung dengan regulasi yang memperhatikan aspek keberlanjutan dunia usaha," kata Executive Director Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia, dalam wawancara kepada media di Jakarta, Sabtu (17/05/2025).

Optimisme Hendra tersebut sudah dicerminkan melalui laporan tahunan Vale per 31 Desember 2024 yang diumumkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang disampaikan pada Jumat.

Perusahaan dengan kode saham INCO ini mencatatkan pendapatan sebesar US$ 950,4 juta dengan laba bersih sebesar US$ 57,8 juta.

Pendapatan tersebut ditopang oleh kinerja utama dari produksi bijih nikel sebesar 14,6 juta ton. Sementara produksi nikel dalam matte sebesar 71,3 ribu ton dan pengiriman nikel matte sebesar 72,6 ribu ton.

Hendra optimistis terhadap kinerja PTVI yang akan terus membaik. "Apalagi jika rencana investasi besar proyek hilirisasi mereka terwujud," ujarnya.

Sebagaimana diketahui saat ini PTVI sedang membangun proyek besar terkait hilirisasi yan ditarget tuntas pengerjaannya pada 2025-2026. Proyek tersebut adalah pembangunan smelter HPAL di Pomalaa (Sulawesi Tenggara) dan Morowali (Sulawesi Tengah), serta smelter RKEF di Sorowako (Sulawesi Selatan).

Dukungan pemerintah

Lebih lanjut Hendra mengingatkan program hilirisasi ini akan dapat berjalan optimal jika didukung dengan kebijakan. Kebijakan tersebut, kata dia, sepatutnya dapat membantu industri dalam meminimalkan beban biaya operasional.

Lalu dari sudut pandang pelaku usaha, Hendra mengatakan, perusahaan pertambangan dinilai telah memenuhi kewajiban Peningkatan Nilai Tambah (PNT) melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Hal ini, menurut dia, sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

"Namun kalau kita berbicara mengenai hilirisasi secara umum, maka masih terdapat rantai pasok industri nikel yang belum tersedia. Oleh karena itu sebagian besar produk hasil pengolahan pemurnian dalam negeri di ekspor. Ini yang harus diatasi," ujarnya.

Meski demikian, Hendra mengingatkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan hilirisasi pertambangan. Salah satunya, kata dia, diperlukan modal besar dan bersifat jangka panjang.

Para investor akan mempertimbangkan sejauh mana regulasi dan kebijakan pemerintah mampu memberikan kepastian terhadap rencana investasi mereka dalam jangka panjang.

"Agar bisa lebih sustain, dukungan kebijakan pemerintah yang dapat membantu industri meminimalkan beban biaya operasional sangat diharapkan. Dengan begitu, perusahaan bisa melanjutkan dan menambah investasinya. Demikian pula dengan potential investor akan semakin tertarik,” katanya.

Hendra mengapresiasi kontribusi PTVI yang dinilainya menjadi pelopor dalam pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri. Sejak awal, PTVI telah menghasilkan produk berupa nikel matte melalui proses tersebut.

"Divestasi PTVI ini juga sudah memberikan dampak positif bagi pengembangan perusahaan ke depan, terutama karena salah satu prioritas pemerintah adalah pengembangan hilirisasi dan industrialisasi," paparnya.