KPK Ingatkan Kementerian dan Lembaga untuk Jalankan 15 Aksi Stranas PK untuk Pencegahan Korupsi

JAKARTA,quickq官网正版下载 DISWAY.ID -Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjalankan 15 aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). 

Hal ini disampaikan Setyo usai kegiatan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tim Nasional Pencegahan Korupsi dan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2025-2026 di gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

BACA JUGA:KPK Dalami Transaksi Batu Bara dari Direktur Keuangan PT SKN Kasus Korupsi Eks Bupati Kukar

BACA JUGA:Petinggi PT Asuransi Sinar Mas Terseret Dugaan Korupsi PT Taspen, KPK: Kita Dalami Aliran Dananya

"Kami tentu berharap kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk bisa menjalankan aksi daripada Stranas PK ini semaksimal mungkin. 15 aksi ini khususnya. Nah, ini akan dievaluasi setiap tiga bulan," kata Setyo dalam konferesi pers usai kegiatan, Rabu, 12 Februari 2025.

Adapun, kata Setyo, evaluasi tersebut akan dilakukan secara bergantian.

"Triwulan pertama akan dilakukan di kantor Kepala Staf Kepresidenan," tegasnya.

Kemudian, setiap tiga bulan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaporkannya ke aplikasi jaga.id. 

"Dan setiap enam bulan akan dilaporkan kepada Bapak Presiden," jelas Setyo.

BACA JUGA:Hakim Tolak Praperadilan Alwin Basri, KPK: Penetapan Tersangka Mbak Ita dan Suami Sesuai Prosedur

BACA JUGA:IPR: Hindari Persepsi Politis, KPK Diminta Segera Tahan Hasto

Dalam kesempatan ini, Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan mengungkap 15 aksi tersebut bukan hanya bicara soal digitalisasi sistem administrasi pemerintahan. 

"Dia difokuskan selain pada pelayanan publik juga peningkatan penerimaan negara, baik cukai, pajak, penerimaan bukan pajak," tegasnya.

"Reformasi birokrasi bakal ditingkatkan melalui 15 aksi Stranas PK ini. Penguatan sistem pengawasan memaksimalkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) turut dilaksanakan," ujar Pahala.

• 1
• 2
• 3
• »