您的当前位置:首页 > 休闲 > KPK Cegah 4 Orang Bepergian ke Luar Negeri Selama 6 Bulan Dalam Kasus Korupsi di Pemkot Semarang 正文
时间:2025-05-22 21:21:59 来源:网络整理 编辑:休闲
JAKARTA, DISWAY.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan beeprgian ke luar negeri “quickq加速器”
JAKARTA,“quickq加速器” DISWAY.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan beeprgian ke luar negeri terkait dugaan tindak pidana Korupsi atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2023-2024.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika menjelaskan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, menjelaskan bahwa pencegahan itu dilakukan untuk empat orang, baik dari pihak penyelenggara negara dan pihak swasta.
BACA JUGA:KPK Sebut Muhaimin Syarif Beri Rp 7 Miliar ke Mantan Gubernur Maluku Utara
BACA JUGA:Geruduk KPK, Alvin Lim Adukan Anggota Wantimpres Atas Dugaan Skandal Korupsi Rp20 Triliun!
"Bahwa pada tanggal 13 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor: 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta," kata Tessa pada Rabu, 17 Juli 2024.
Lebih lanjut, Tessa mengungkapkan bahwa larangan bepergian ini berlangsung selama enam bulan kedepan.
"Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan. Untuk nama dan inisial tersangka belum dapat disampaikan saat ini," tutur Tessa.
Tessa mengungkapkan bahwa larangan bepergian keluar negeri ini terkait tiga perara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
BACA JUGA:BREAKING NEWS: KPK Geledah Kantor Wali Kota Semarang Terkait Dugaan Korupsi
BACA JUGA:KPK Menyita 3 Tanah dan Bangunan Senilai Rp 2 Miliar Terkait Kasus Korupsi Eks Gubernur Maluku Utara
"Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah kota Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024," kata Tessa.
"Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang. Serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024," lanjutnya.
Sebelumnya, KPK melakukan sejumlah penggeledahan di wilayah Semarang, Jawa Tengah.
Salah satu lokasi yang digeledah merupakan kantor Wali Kota Semarang yang kini dijabat oleh Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita.
Fokus Lawan Judol, Kasino Dinilai Bisa Jadi Alternatif Sumber PNBP Setelah Batubara dan Nikel2025-05-22 20:18
Ridwan Kamil Perpanjang PSBB Bodebek Sampai Tanggal...2025-05-22 20:06
Ekonom Soal Bangkrutnya Sritex: Jadi Sinyal Bahaya Industri Tekstil2025-05-22 20:06
SiCepat Ekspres Dukung Peraturan Penguatan Ekosistem Logistik Nasional2025-05-22 19:44
Adu Gaya Mewah Kim Ji2025-05-22 19:32
SIG Pasok 88 Ribu Ton Semen Khusus untuk Tol Padang–Sicincin2025-05-22 19:31
荷兰艺术留学4大优势专业解析2025-05-22 19:16
Tingkatkan Keterampilan Pelaku UMKM, PERURI Gelar Workshop Mengukir Umbi2025-05-22 19:03
VIDEO: Es Pisang Ijo, Kesegaran Khas Makassar2025-05-22 18:47
Indonesia Harus Jaga Daya Saing Industri Besi dan Baja2025-05-22 18:37
2025全球服装设计学校排名2025-05-22 21:13
Daya Beli Melemah, Jonan: Stop Jual Produk Asuransi yang Rumit2025-05-22 20:47
Bos Pertamina Curhat Perusahaan Dapat Tiga Tekanan sejak 2024, Apa Saja?2025-05-22 20:15
Apa Itu Islam Rahmatan Lil Alamin? Ini Arti dan Contoh Penerapannya2025-05-22 20:03
Tunjukkan Kinerja Positif, Kemenperin Dukung Pengembangan Industri Kopi Nasional2025-05-22 19:59
7 Materi dan Kisi2025-05-22 19:58
VIDEO: Tradisi Tahunan St. Patrick, Sungai Chicago AS Jadi Hijau2025-05-22 19:31
爱丁堡龙比亚大学世界排名如何?2025-05-22 19:21
Tanggapi Spekulasi Gulung Pabrik, Ini Jawaban Resmi Nissan Motor Corporation2025-05-22 19:13
Ridwan Kamil Perpanjang PSBB Bodebek Sampai Tanggal...2025-05-22 19:04