Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memperkuat sistem pengamanan pesisir Jakarta melalui pembangunan tanggul pantai sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini dilakukan untuk menekan laju penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir yang terus mengancam ibu kota dan wilayah sekitarnya.

“Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional,” ujar Menteri PUPR, Dody.

Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan tanggul pantai di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7. Untuk paket 1, pembangunan akan difokuskan di Kali Ancol dan Kali Dadap dengan panjang sekitar 100 meter. Proyek ini didanai oleh APBN dan akan dilaksanakan dengan skema kontrak tahun tunggal (single years contract/SYC) pada 2025. Saat ini, proyek masih dalam tahap persiapan lelang.

Baca Juga: Wamen PUPR Diperiksa 6 Jam di Kejagung, Terkait Proyek Rumah Pejuang yang Ambrol

Sementara itu, paket lanjutan Tahap 7 direncanakan sepanjang 850 meter, mencakup kawasan Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing. Pendanaan proyek ini diusulkan berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan akan dilaksanakan secara kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) pada 2026-2027.

Sebagai bagian dari pengendalian banjir terpadu, pembangunan sistem polder juga akan dilakukan di Kali Dadap. Infrastruktur ini dirancang terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) dan didanai melalui SBSN dengan skema MYC 2026-2027.

Baca Juga: Dari 30 Proyek KPBU di Jakarta, Hanya 8 yang Jalan! Swasta Siap Dukung Asal Regulasi Jelas

Hingga 2024, pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta oleh Kementerian PU telah mencapai total panjang 14,75 kilometer. Pekerjaan ini telah mencakup enam tahap yang tersebar di Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap.

Kementerian PU menekankan bahwa pembangunan tanggul pantai merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu. Sistem ini juga mencakup penyediaan air bersih melalui pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur, serta pengelolaan air limbah melalui Jakarta Sewerage Development System untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir.

Melalui pendekatan terintegrasi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir dan abrasi pesisir sekaligus menekan penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.