JAKARTA,quickq安卓版 DISWAY.ID--Perpanjangan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi sektor industri pada tahun 2025 ini dinilai sebagai keputusan yang akan memberikan angin segar bagi sektor industri.

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, hal ini dikarenakan HGBT tidak hanya memberikan jaminan kepada kepastian usaha dan daya saingnya, namun juga menjadi daya tarik untuk berinvestasi di Indonesia.

BACA JUGA:Pemerintah Perpanjangan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu, Kemenperin: Angin Segar Bagi Sektor Industri

BACA JUGA:Ini Strategi Kemenperin Kurangi Angka Pengangguran di Indonesia

"Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat," ucap Menperin Agus di Jakarta, pada Sabtu 25 Januari 2025.

Menurut Menperin Agus, dampak positif HGBT terhadap sektor industri tahun 2023 lalu tercatat sebesar Rp 247,26 Triliun, angka tersebut juga meliputi peningkatan ekspor sebesar Rp 127,84 Triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 23,3 Triliun, juga penurunan subsidi pupuk sebesar Rp 4,94 Triliun.

Oleh karena itulah, Menperin Agus menyampaikan bahwa penerapan HGBT sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

BACA JUGA:Konfirmasi Pembangunan Pabrik Airtag Apple di Batam, Ini Kata Kemenperin

BACA JUGA:Apple Bakal Disanksi Kemenperin Buntut Utang Komitmen Investasi, Paling Berat Tak Boleh Dijual di Indonesia

"Untuk mewujudkan target tersebut, sektor manufaktur ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9 persen terhadap PDB nasional pada tahun 2025 – 2029," ucapnya.

Sementara itu, perusahaan industri yang memperoleh fasilitas HGBT sangat terbantu dalam menjalankan usahanya. 

Manfaat HGBT dirasakan oleh kelompok industri keramik, yang mampu meningkatkan produksinya dan menduduki peringkat ke-4 produsen terbesar keramik dunia di tahun 2024, naik pesat dari peringkat ke-8 di tahun 2019.

Dari tahun 2020-2024, penerimaan negara melalui pajak naik 49 persen, dari Rp 1,7 Triliun menjadi Rp 2,6 Triliun.

BACA JUGA:Penyelesaian TKDN Proyek PUSRI-IIIB Berakhir Manis, Kemenperin Undang Sejumlah Pihak Rapat Koordinasi

• 1
• 2
• »