Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan kondisi ironis sektor energi nasional: Indonesia harus mengimpor minyak dan gas bumi (migas) senilai USD 35 miliar hingga USD 40 miliar per tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal, potensi sumber daya migas Indonesia masih sangat besar dan belum tergarap optimal.

“Di tahun 2024 lifting kita kurang lebih sekitar 580.000 barel dan konsumsi kita sekitar 1,6 juta barel dan impor kita setiap tahun untuk oil and gas menghabiskan kurang lebih sekitar 35 miliar sampai dengan 40 miliar,” ungkap Bahlil The 49th IPA Convention di ICE BSD, Rabu (21/5/2025).

Bahlil mengungkapkan, situasi ini berbanding terbalik dengan masa keemasan sektor migas nasional di era 1996/1997. Kala itu, Indonesia memproduksi 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari dengan konsumsi hanya sekitar 500.000 barel per hari.

Baca Juga: Lifting Migas Masih Seret, Bahlil: Kami Terpaksa Bertindak di Luar Kelaziman!

“Bahkan sempat 40% pendapatan negara kita itu tergantung dari oil and gas,” katanya.

Atas kondisi itu, Bahlil menyebut sebetulnya cadangan migas RI masih besar. Hal ini didukung oleh 128 cekungan hidrokarbon di mana baru 60 cekungan yang dimonetisasi.

Pemerintah bakal melelang sebanyak 60 Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas dalam kurun waktu dua hingga tahun ke depan."Kami umumkan bahwa masih ada 60 wilayah kerja yang kita akan tenderkan pada waktu 2-3 tahun ke depan," tambahnya. Upaya ini juga selaras dengan target lifting 1 juta barel minyak di tahun 2029-2030.

Bahlil juga menyoroti sejumlah wilayah kerja yang sudah memiliki Plan of Development (POD), namun mangkrak alias belum dikembangkan. “Ada 10 WK yang sudah dapat POD tapi tidak dijalankan. Padahal, kapasitas produksinya bisa mencapai 31.000 barel. Ada juga 17 POD dengan potensi produksi 360 juta barel minyak dan 18.000 bcf gas yang belum dijalankan,” bebernya.

Baca Juga: Bernilai USD 600 Juta, Bahlil Sebut Forel dan Terubuk Proyek Migas Asli Indonesia

Untuk mengatasi stagnasi tersebut, Bahlil menyebut pemerintah sedang melakukan reformasi besar-besaran, termasuk penyederhanaan regulasi dan penyesuaian skema fiskal. “Kami tidak lagi ribut soal gross split atau cost recovery. Yang penting IRR-nya ekonomis, minimal 13 persen sampai 17 persen,” kata dia.

Bahlil juga menyatakan akan bersikap tegas terhadap kontraktor kerja sama (KKKS) yang tidak serius mengembangkan wilayah kerjanya. “Kalau 5 tahun tidak jalan, sesuai UU kita tarik kembali ke negara dan ditawarkan ke pihak lain. Ini berlaku tanpa pandang bulu, baik swasta maupun BUMN,” tegasnya.